Evaluasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Sulaa Kota Baubau
DOI:
https://doi.org/10.55340/administratio.v11i3.1047Keywords:
Evaluasi Kebijakan, Pertanahan, Program PTSLAbstract
Tujuan penelitian adalah mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan pertanahan di Kelurahan Sulaa Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, informan dipilih dengan menggunakan teknik purposif sampling. Pengumpualn data dilakukan melalui proses wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menyiapkan data dan mengorganisir data, mereduksi data dan menyajikan data. Pemeriksaan faliditas data dilakukan dengan uji kepercayaan data, transfermabilitas, dependabilitas dan konformabilitas. Hasil penelitian menunjukan Evaluasi formatif kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap dilaksanakan dengan efektif, efisien dan berdampak terhadap pemerintah dan masyarakat Kelurahaan Sulaa. Efektivitas pelaksanaan kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Sulaa di lihat dari aspek capaian target PTSL dan waktu proses PTSL, ditemukannya kepemilikan tanah yang tumpang tindih akibat pemilik tanah yang tidak menetap di Kelurahan Sulaa. Pendaftaran tanah sistematis lengkap dilakukan secara efisien dimana waktu yang dibutuhkan hanya beberapa bulan, dengan biaya Rp.300 ribu rupiah. sedangkan tenaga kerja lapangan masih terbatas sehingga melibatkan pemerintah kelurahan dan memberdayakan masyarakat setempat. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap berdampak pada pemerintah dan masyarakat.
Downloads
References
Abdullah, R., Suharno, & Wahyuni. (2018). Evaluation of Utilization SMART PTSL Applications for Making Work Map of Complete Systematic Land Registration. Seminar Nasional Geomatika, 83–90.
ACT Chief Minister’s Department. (2010). ACT Government Evaluation Policy and Guidelines (Issue December, p. 7). Policy Division, ACT Chief Minister’s Department.
Asep Hidayat, Engkus, H. A. (2018). Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandung. Temali: Jurnal Pembangunan Sosial, 1(1), 100–109.
Badan Perencanaan pembangunan nasional (Bapenas). (2013). white paper Kebijakan Pengelolaan pertanahan Nasional.
Creswell, J. (2015). Riset Pendidikan (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif (terjemahan). Pustaka Pelajar.
Darmajanti, Sulastri Sardjo, L. (2017). Implementasi Model Evaluasi Formatif Program Pembangunan Sosial (EFPPS) Partisipasi Multipihak dalam Evaluasi program. yayasan pustaka obor Indonesia.
Faisal, S. (2003). Format-Format Penelitian Sosial (keenam). Raja Grafindo Persada.
Frederickson, H. G. (2010). Social Equity and Public Administion (Origins, Developments, and Applications) (10th ed.). M.E. Sharpe.
Gasper, D. (2018). Policy Evaluation: From Managerialism and Econocracy to a Governance Perspective. International Development Governance, 655–670. https://doi.org/10.4324/9781315092577-37
Islamy, I. (2001). prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara (kesepuluh). Bumi aksara.
Ismail, A. R. (2019). Tumpang tindih sertifikat tanah bagian dari mal administrasi. Media Net (Https://Faktual.Net/Tumpang-Tindih-Sertifikat-Tanah-Bagian-Dari-Mal-Administrasi/. Diakses 27 Febaruari 2020.
Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik. UNG Press Gorontalo.
Kartodihardjo, H. (2017). Analisis Kebijakan Pengelolaan sumber Daya Alam; diskursus-politki-Aktor-Jaringa. (pertama). sajogyo Institute, yayasa Auriga, RMI, P4W-IPB, PSA-IPB & Firdaus Pressindo.
Leroy, A. C. & P. (2008). The handbook of Environmental policy evaluation. Earthscan publishes.
Mark Bovens, Paul T Hart, S. K. (2015). Politik Evaluasi Kebijakan. In M. R. & R. E. goodin Michael Moran (Ed.), Handbook Kebijakan Publik (Terjemahan). Nusa Media.
Mayandri, F. (2017). efektivitas fungsi terminal gerbangsari kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. JOM FISIP Universitas Riau, 4(1), 1–10. http://www.elsevier.com/locate/scp
Ministry of Foreign Affairs. (2009). Evaluation policy and guidelines for evaluations. Periodic Evaluation and Policy Information (RPE 2006) Regeling Periodiek Evaluatie Onderzoek, October.
Msila, V., & Setlhako, A. (2013). Evaluation of Programs: Reading Carol H. Weiss. Universal Journal of Educational Research, 1(4), 323–327. https://doi.org/10.13189/ujer.2013.010408
Nadeak, T. (2018). Implementasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Universitas Sumatera Utara.
Ni Desak Made Ameita Raydila., Putu Nomy Yasintha., & I. D. A. P. W. (2018). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kabupaten Lampung Tengah. 1–8.
Ningrum, I. R. & W. R. (2018). Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ). Universitas Negeri Surabaya.
Nugroho, R. (2013). Metode Penelitian Keb ijakan. Pustaka Pelajar.
Nugroho, R. (2014). Public Policy. Elex Media Komputindo.
OECD. (2004). Tradeable Permits and Reform. In ex post evaluation of tradeable permits: methodological issues and literature review (pp. 9–44). OECD.
Parsons, W. (2014). public Policy, Pengantar Teori dan Praktik analisis kebijakan (T. W. B. Santoso (ed.); terjemahan). Kencana Prenada media group.
Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia, Pub. L. No. 5 (1960).
Pratiwi, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam rangka pemberian sertifikasi tanah gratis di kecamatan Medan Marelan Kota Medan. In Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Santoso, D. (2018). Penduduk Miskin Transient Masalah Kemiskinan yang terabaikan. yayasan pustaka obor Indonesia.
Schouwstra, M. C., & Ellman, M. J. (2011). A New Explanatory Model for Policy Analysis and Evaluation. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.917327
Subarsono, A. . . (2008). Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar.
Sugiyanto, Hermanto Siregar, E. S. (2008). Analisis Dampak Pendaftaran Tanah Sistematik Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kota Depok. In Jurnal Manajemen dan Agribisnis (Vol. 5, Issue 2, pp. 64–72).
Sunur, F. (2017). Prosiding, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Modernisasi administrasi pertanahan di Indonesia. Dampak Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Ssosial Ekonomi Petani Di Kelurahan Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, 186–206.
Syaprianto. (2018). Evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional (simtanas) di kantor pertanahan kabupaten pelalawan. IV(2), 534–539.
Undang-Undang Dasar 1945, 4 1 (1945).
Wahab, S. A. (2008). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UMM Press.
Wahab, S. A. (2011). Evaluasi Kritis, Reorientasi Evaluasi Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial (Pertama). UBpress.
Wegrich, W. J. & K. (2015). Teori Siklus Kebijakan. In G. J. M. & M. S. S. Farank Fischer (Ed.), Handbook Analisis Kebijakan Publik, Teori, politik dan Metode (terjemahan). Nusa Media.
Widodo, J. (2008). Analisis Kebijakan Publik. Bayu Media.
