Pemberdayaan Masyarakat Petani Penerima Sertifikat Tanah Melalui Program Kredit Usaha Tani Di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton
DOI:
https://doi.org/10.55340/administratio.v11i3.1048Keywords:
Pemberdayaan, Masyarakat, Petani, Sertifikat TanahAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan warga tani penerima sertifikat tanah melalui program kredit usaha tani di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti berperan sebagai instrumen utama. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, informan dipilih dengan menggunakan teknik purposif sampling. Data dikumpulkan dengan teknik interviu, pengamatan dan dokumentasi. Teknis data dianalisis diawali menyediakan data dan mengola data, mereduksi data dan menyajian data. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas, transfermabilitas, dependabilitas dan konformabilitas. Hasil penelitian menunjukan pertama; adanya akses masyarakat petani Desa Lasembagi dalam kegiatan pemberdayaan melalui program sertifikasi tanah. Masyarakat telah mengakses permohonan bantuan pinjaman kepada perbankan yaitu BRI, BNI dan Mandiri serta akses masyarakat terhadap penyuluhan pertanian. Kedua; Partisipasi masyarakat petani melalui program sertifikasi tanah dilaksanakan secara antusias dan mengajukan permohonan kredit usaha dengan memberikan agunan dengan sertifkat tanah. Ketiga; masyarakat bertanggungjawab atas dana pinjaman, selain itu pemerintah dan perbankan ikut serta bertanggungjawab.
Downloads
References
Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2018). Indonesian Local Government’s Accountability and Performance: the Isomorphism Institutional Perspective. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 19(1), 1–11. https://doi.org/10.18196/jai.190187
Anwas. (2014). Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi. Alfabeta.
Barzman, M., & Desilles, S. (2013). Diversifying rice-based systems and empowering farmers in Bangladesh using the farmer field-school approach. Agroecological Innovations: Increasing Food Production with Participatory Development, 203–211. https://doi.org/10.4324/9781849770446-18
Chalid, P. (2005). Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik. Kemitraan, 1–155.
Denhardt, J. V. D. & R. B. (Terjemahan S. P. (2013). Pelayanan Publik Baru dari manajemen ke steering ke serving. Kreasi Wacana.
Dhio Adenansia, M. Z. & B. R. (2011). Partisipasi Masyarakat Dalam Program pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri. Prosiding KS: Riset & PKM Volume 2 Nomor 3, 477–485.
Didi, L. (2018). Pemberdayaan masyarakat desa pesisir melalui program manajemen rehabilitasi terumbu karang dalam perspektif governance di Kabupaten Buton Selatan. Universitas Brawijaya.
Dwivedi, J. G. J. & O. P. (2002). Akuntabilitas Pelayanan Publik (H. P. Winarso (ed.); Terjemahan). Kominef Press.
Engkus, Kusuma., & R. refian G. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian Oleh Penyuluh Pertanian Lapangan ( Ppl ) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Jurnal Moderat, 5(November), 460–473.
Faisal, S. (2003). Format-Format Penelitian Sosial (keenam). Raja Grafindo Persada.
Iryana, A. banmbang. (2018). Pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan kesejahteraan hidup di Kecamatan Compreng kabupaten Subang. Jurnal Academia Praja, 1(2), 125–140. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Lifa Indri Astuti., H. & M. R. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Studi Pada Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri). Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, 3(11), 1886–1892.
Luisi, D., & Hämel, K. (2021). Community participation and empowerment in primary health care in Emilia-Romagna: A document analysis study. Health Policy, 125(2), 177–184. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2020.11.007
Lukito, P. K. (2014). Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik; tantangan berdemokrasi kedepan. Grasindo.
Mclaughlin., K. (2016). Empowerment a critique (first). Taylor & Francis Group.
Moeljarto, V. (1996). Pemberdayaan kelompok miskin melalui program IDT. In O. S. P. & A. M. W. Pranarka (Ed.), Pemberdayaan, konsep, kebijakan dan implementasinya. CSIS.
Muluk., M. . K. (2007). Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (sebuah Kajian dengan berpikir sistem). Bayumedia Publishing & Lembaga Penerbit & Dokumentasi FIA-UB.
Narayan, D. (2002a). Empowerment and Poverty Reduction. World Bank.
Narayan, D. (2002b). Empowerment And Poverty Reduction (D. Narayan (ed.)). World Bank.
Nugroho, R. (2013). Metode Penelitian Keb ijakan. Pustaka Pelajar.
Nurdin, M., Nurmaeta, S., & Tahir, M. (2014). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(1), 66–78. https://doi.org/10.26618/ojip.v4i1.81
Reforma Agraria, Pub. L. No. 86 (2018). https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175620/Perpres Nomor 86 Tahun 2018.pdf
Pranarka., O. S. P. & A. M. W. (1996). Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasinya. CSIS.
Rayuddin, R., Zau, T., & Ramli, R. (2015). Partisipasi Petani dalam Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Konawe. Jurnal Penyuluhan, 6(1). https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v6i1.10671
Rongiyati, S. (2018). Reforma Agraria Melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018. Info Singkat, x(19), 1–6.
Sadono, D. (2008). Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Indonesia. Jurnal Penyuluhan, 4(1). https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v4i1.2170
Schillemans, T., & Busuioc, M. (2015). Predicting public sector accountability: From agency drift to forum drift. Journal of Public Administration Research and Theory, 25(1), 191–215. https://doi.org/10.1093/jopart/muu024
Sianipar, C. P. M., Yudoko, G., Adhiutama, A., & Dowaki, K. (2013). Community Empowerment through Appropriate Technology: Sustaining the Sustainable Development. Procedia Environmental Sciences, 17, 1007–1016. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2013.02.120
Soebianto, T. M. & H. P. (2013). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (revisi ke). Alfabeta.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kebijakan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi. Alfabeta.
Sururi, A. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten LebaK. Administrasi Negara, 3, 1–25. http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000
Tesoriero, J. I. & F. (2008). Community Development (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pub. L. No. 19 (2013).
