IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BUTON SELATAN

Abstract

Kebijakan rekrutmen calon aparatur sipil negara  di Kabupaten Buton Selatan, tidak seperti yang diharapkan, dimana beberapa CPNS yang lulus pasing grade tidak diakui. Hal ini menunjukan implementasi kebijakan belum sesuai standar. Implementasi kebijakan diukur dengan indikator sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor dan lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Penelitian menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumen. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rekrutmen calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Buton Selatan telah dilaksanakan meskipun terdapat masalah dalam implementasinya. Sebagian besar pelaksana kebijakan sudah mengerti dan memahami serta mempunyai kesamaan pemahaman mengenai standard dan sasaran kebijakan, namun masih ada yang curang dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Sumber daya yang digunakan baik itu sumber daya manusia, finansial dan ketersediaan sarana dan prasarana masih belum mencukupi. Komunikasi antar organisasi melalui komunikasi formal dan informal. Karakteristik agen pelaksana memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam pengadaan calon pegawai negeri sipil. Disposisi implementor menerima dan melaksanakan rekrutmen aparatur sipil negara sesuai dengan regulasi. Lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik mendukung rekrutmen calon pegawai negeri sipil untuk kemajuan daerah dari segi kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta membuka lapangan pekerjaan dan berkesempatan menjadi abdi negara bagi masyarakat.