Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi di Bahari Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan
DOI:
https://doi.org/10.55340/administratio.v14i1.2042Keywords:
Alokasi Dana Desa, Tata Kelola, Partisipasi, Transparansi, AkuntabilitasAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, dengan menitikberatkan pada aspek kinerja, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Peneliti memakai cara kualitatif deskriptif. Mereka mewawancarai orang, mengamati, dan mempelajari dokumen. Subjek penelitian adalah perangkat desa dan warga. Hasilnya menunjukkan pengelolaan dana desa bermacam-macam. Beberapa program berjalan bagus. Namun, program lain belum maksimal. Partisipasi warga saat rencana dan pengambilan keputusan masih sedikit. Akibatnya, warga kurang terlibat mengawasi pemakaian dana. Transparansi dan pertanggungjawaban dana desa juga masih sulit. Ini karena warga kurang paham soal cara dan pembagian anggaran. Sistem pengawasan yang lemah membuat potensi penyelewengan naik. Ini juga mengurangi kepercayaan publik.. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan transparansi informasi keuangan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi guna mewujudkan tata kelola dana desa yang akuntabel dan berkelanjutan.
Downloads
References
BAPENAS. (2022). Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Desa Maju, Mandiri, dan Sejahtera. Bappenas.
Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry (Second). Sage Publications.
Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). The New Public Service: Serving, Not Steering (2nd ed.). M.E. Sharpe.
Didi, L. (2018). Community Participation In Coral Reef Conservation Through Coral Reef Rehabilitation And Management Program In The Village Of Bahari South Buton Regency. International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS), 5(07), 1–8.
Didi, L. (2021). Pemberdayaan masyarakat desa pesisir (Pendekatan, Teori & Konsep). CV. Pena Persada.
Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Empirical Issues. The World Bank Economic Review, 24(2), 221–274.
KEMENPANRB. (2020). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instansi Pemerintah.
Kementerian Desa dan Transmigrasi, P. D. T. (2023). Data Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran Terakhir. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.
Mais, S., Baharuddin, A., & Abidin, N. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Jurnal Administratif: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen Publik, 22(1), 1–15.
Mardiasmo. (2018a). Akuntansi Sektor Publik (Revisi). Andi.
Mardiasmo. (2018b). Perpajakan (Edisi Revisi). Andi.
Mawardi, I. (2020). Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 3(2), 112–128.
Moleong, L. J. (2016). Metodologi penelitian kualitatif (revisi ke). Remaja rosda karya.
Nafidah, N. L., & Suryaningtyas, S. (2016). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 2(1), 39–48.
Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Addison-Wesley.
Pratama, A., & Lestari, D. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa. Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan Desa, 4(2), 101–115. https://doi.org/10.35870/jappd.v4i2.XXX
Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). Management. Pearson.
Siagian, S. P. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara.
Sulistyowati, & Prasetyo. (2024). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Kompetensi Pengelola Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Temanggung.
Sumarsono, R. A., Taufiq, R., & Sumarto, S. (2022). Analisis Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
Tanete. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kading, Kecamatan Barru.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Desa. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
UNDP. (2014). A Practical Guide for Policy Analysis: The Five Steps to Sound Public Policy. United Nations Development Programme.
Wicaksono, A., & Rahmawati, S. (2023). Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Administrasi Publik, 14(2), 145–160. https://doi.org/10.26740/jap.v14n2.xxx
Widodo, E. (2021). Manajemen Keuangan Desa: Prinsip, Praktik, dan Tantangan. Gramedia Pustaka Utama.
