Transparansi Pengelolaan Program Keluarga Harapan Guna Mengatasi Kemiskinan Perdesaan

Authors

  • Wa Ode Salma Universitas Dayanu Ikhsanuddin
  • La Didi Universitas Dayanu Ikhsanuddin
  • Rahmawati Rahmawati Universitas Dayanu Ikhsanuddin

DOI:

https://doi.org/10.55340/administratio.v14i2.2052

Keywords:

Transparansi, PKH, Kemiskinan, Governance, Bantuan Sosial

Abstract

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam pengelolaan program bantuan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai instrumen utama penanggulangan kemiskinan di Indonesia membutuhkan pengelolaan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif agar mampu mencapai sasaran secara efektif, terutama di wilayah perdesaan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual dan empiris peran transparansi dalam pengelolaan PKH guna mengatasi kemiskinan perdesaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kajian literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi dalam pendataan, penetapan penerima manfaat, serta penyampaian informasi program berpengaruh signifikan terhadap ketepatan sasaran, kepercayaan publik, dan partisipasi masyarakat. Namun, implementasi transparansi PKH di tingkat desa masih menghadapi kendala berupa dominasi komunikasi lisan, minimnya dokumentasi, serta rendahnya akses masyarakat terhadap informasi program. Oleh karena itu, penguatan mekanisme transparansi yang terdokumentasi dan inklusif menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas PKH sebagai instrumen pengentasan kemiskinan perdesaan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Annisya, R., & Novira, N. (2023). Transparansi bantuan sosial dan ketepatan sasaran PKH. Jurnal Kebijakan Publik, 18(1), 45–59.

Arnstein, S. R. (2019). A ladder of citizen participation. Journal of the American Planning Association, 85(1), 24–34.

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447–468.

Cornwall, A. (2008). Unpacking participation: Models, meanings and practices. Community Development Journal, 43(3), 269–283.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Gaventa, J., & Barrett, G. (2010). So what difference does it make? World Development, 38(9), 1205–1219.

Hidayat, A., et al. (2011). Evaluasi Program Keluarga Harapan. Jakarta: Bappenas.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. SAGE Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Sen, A. (2001). Development as freedom. Oxford: Oxford University Press.

Stiglitz, J. E. (2003). Globalization and its discontents. New York: W. W. Norton.

Sugiyono. (2020). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sumarto, S. (2014). Perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. SMERU Working Paper.

UNDP. (2019). Governance for sustainable development. United Nations Development Programme.

Widyastuti, R. (2021). Transparansi pengelolaan PKH di tingkat desa. Jurnal Administrasi Publik, 9(2), 101–115.

World Bank. (2018). Poverty and shared prosperity 2018: Piecing together the poverty puzzle. World Bank.

Downloads

Published

2025-08-31

Issue

Section

Articles