Transparansi pelayanan publik di rumah sakit umum daerah Kabupaten Buton

Authors

  • Awaluddin Musaini Universitas Dayanu Ikhsanuddin
  • Andi Tenri Universitas Dayanu Ikhsanuddin
  • Syahril Ramadhan Universitas Dayanu Ikhsanuddin

DOI:

https://doi.org/10.55340/administratio.v11i1.739

Keywords:

Transparansi, Layanan Publik, Rumah Sakit

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan transparansi pelayanan publik di rumah sakit di Buton dan faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pelayanan publik di rumah sakit di Buton. Desain penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pelayanan publik di RSUD Buton kurang terlihat baik di fasilitas kesehatan, kurang melayani pasien, tindakan administrasi kurang hati-hati karena tingkat kedisiplinan yang kurang baik, kemajuan kesehatan. pelayanan menurut cara rumah sakit, bahwa peserta tiba di fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan fasilitas rawat inap, pediyanny perawatan tindakan tenaga medis, persyaratan teknis dan pelayanan administrasi untuk menerima perawatan, pasien harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh rumah sakit. Dalam menentukan persyaratan, teknis dan administrasi harus diminimalkan terlebih dahulu agar akurat atau terkait dengan jenis pelayanan kesehatan yang ditawarkan kepada staf RSUD Buton. Biasanya tidak ada biaya yang dibayarkan kepada pasien atau keluarganya, bahkan jika mereka terdaftar sebagai pasien BPJS dan terungkap bahwa penentuan tarif rawat inap saat ini biasanya tidak didasarkan pada metode perhitungan tarif yang benar. Jangka waktu pelayanan kesehatan mulai dari penetapan atau persyaratan teknis dan persyaratan administrasi sampai dengan selesainya proses pelayanan cukup bagi pasien dan pegawai RSUD Buton. Petugas yang memberikan pelayanan dan pasien yang menangani pengaduan dapat menciptakan citra positif pelayanan kesehatan di rumah sakit di Buton. Standar pelayanan bukan diartikan sebagai tidak adanya prosedur operasi standar dalam memberikan pelayanan kepada pasien, bukan rumah sakit seukurannya yang menstandardisasi kinerja mutu dalam manajemen pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi bagi pasien dan keluarga pasien. Memberikan informasi tentang pelayanan kepada pasien.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdurrahman. 1995. Dasar- Dasar Public Relations. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Adya, Atep. 2003. Dasar-Dasar Pelayanan Prima. Jakarta: Elex Media Komputindo

Arifianto, 2005. Sistem Pengelolaan Anggaran Belanja Militer Di Indonesia: Tinjauan Aspek Pengendalian, Transparansi Dan Akuntabilitas Public. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia

Andrianto, Nico. 2007. Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E- Government. Malang: Bayumedia Publising

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, 2003

Badudu. 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan

Basuki Dan Shofwan. 2006. Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance. SPOD-FE UNIBRAW. Malang

Batinggi, Achmat. 1999. Manajemen Pelayanan Umum. Bahan Kuliah STIA LAN

Billah, MM, 1996, Good Governance Dan Kontrol Sosial, Dalam Prisma No. 8, LP3ES, Jakarta

Boediono,B, 2003.Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta:PT.Rineka Cipta

Charles, Siregar. 2004. Farmasi Rumah Sakit. Buku Kedokteran EGC. Jakarta.

Cravens, David W. 2000. Strategic Marketing. Irwin Mc.Graw-Hill Boston

Cristhoper. Loverlock. 2002. Principle of Service Marketing and Managemen, Second Edition. Pearson Education International Inc. New Jersey

Darma. Surya. 2007. Manajemen Keuangan insitusi, Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional.

David L. G, and B. D. Stanley, 1997, Introduction To Total Quality, Quality Management For Production, Processing and Services, Prentice Hall International, Inc, London

Didjaja. 2003. Administrasi Kepegawaian. Rajawali, Bandung

Donald (1994. Managing on the Frontiers of Knowledge: The Learning Organization. In Patricia W. Ingraham and Barbara S. Romzek. New

Dwiyanto. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Dwiyanto dkk. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta : Penerbit PSKK-UGM

Effendi, Sofian. 1995. Strategi Administrasi dan Pemerataan Akses pada Pelayanan Publik Indonesia, Laporan Hasil Penelitian, Fisipol UGM, Yogyakarta

Endang, Wiryatmi. 2004. Manajemen Pelayanan Umum. Bandung: LAN

Folschet. 2000. Transparency and Participation in The Budget Process”, South Africa : A Country Report

Gaspersz, Vincent. 2011. Total Quality Management: Untuk Praktisi Bisnis dan Industri. Vinchristo, Bogor

Gie, The Liang. 1993. Ensiklopedia Administrasi.Jakarta.Gunung Agung

Gronroos, Christian. 1990. Service Management and Marketing: A Memont Of Truth. Singapore: Maxwell Macmillah International.

Hafiz, Abdul. 2000. Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan). Bandung : Mandar Maju

Handoko, Hani. 1992. Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia. BPYE :Yogyakarta

Haywood-Farmer. 1988. A Conceptual Model Of Service Quality. International Journal of Operations & Production Management, 8(6), 19-29.

Ibrahim, Amin. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Bandung : Mandar Maju

Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby. 1997. Management Quality And Competitiveness (Second Edition). Irwin. Chichago. Goffe. R & G Jones.

INDEF. 1999. Birokrasi, Korupsi dan Reformasi, Kasus Pelayanan KTP. INDEF. Jakarta

Kasmir. 2005. Etika Costumer Service. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada

Kencana, Inu. 1997. Ilmu Administrasi Publik. Rineka Cipta. Jakarta

Khawaja, Sarfraz. 2011. Good Governance And Result Based Monitoring. PhD. University of Missourui. USA.

Kotler. Phillip. 2002. Manajemen Pemasaran, Jilid 1, PT. Prenhallindo, Jakarta

Krina P, Lalolo.2003. “indikator dan alat ukur akuntabilitas, transparasi dan partisipasi” Http// good governance : Bappenas.go.id./informasi.Htm, Sekretaris Good Public Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Kumorotomo. 2005. Etika Administrasi Negara. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Kurniawan, Agung. 2006. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pemeriksanaan Keuangan dan Pembangunan. 2000. Akuntabilitas Dan Good Goverenance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Lenvine, Charless H., et al.1990. Pyblic Administration: Chalenges, Choices, Consequnces, Illionis : Scot Foreman

Lovelock, Cristopher, H. 1992. Managing Service, Englewood Cliff, Prentice Hall, New Jersey

Lukman, Sampara. 2000. Manajemen Kualitas Pelayanan. Jakarta: STIA LAN Press

Mardiasmo. 2004. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta

Maskun, Sumitro.2002. Profesi Aparatur Negara dalam Birokrasi Indonesia. Makalah disajikan pada Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial. Medan

Moenir. 2002. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bumi Aksara. Jakarta

Moleong, Lexy J. 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif PT.Remaja Rosda Karya, Bandung

Muhammad. Hamid, 2007. Transparansi dan Lembaga. Sinar Harapan, Jakarta

Muhamad, Ismail. 2003. Pelayanan Publik dalam Era Desentralisasi.” Makalah disampaikan dalam acara Seminar: ‘Pelayanan Publik Dalam Era Desentralisasi’, yang diselenggarakan oleh Bappenas, pada tanggal 18 Desember 2003, di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat

Mustopadidjaja. 2003. SANKRI (Sistem Administrasi Negara Indonesia).Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta

Napitupulu, Paimin. 2007. Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction

Nasution. 2004. Manajemen Jasa Terpadu: Total Service Management. Bogor: Ghalia Indonesia

Pamudji. 2004. Kemampuan Aparatur Pemerintahan di Indonesia. Bina Aksara. Jakarta.

Pasolong, Harbani. 2008. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung : Alfabeta.

Payne, Adrian. 2000. Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta: Salemba Empat

Piotrowski. S.J dan Bertelli,A. 2010. Measuring Municipal Transparency. 14th IRSPM Conference. Bern. Switzerland.

Rahman, Meuthia Ganie. 2000. “Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapanya”dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik),Penerbit Komnas HAM, Jakarta

Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2009. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pelajar Pustaka

Rainey, Hal G., 1997, Undestanding and Management Public Organizations (Second Edition), Josey-Bass Publishers, San Fransisco, USA

Sabarno, Hari. 2007. 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika

Sedarmayanti. 2003. “Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah” Mandar Maju. Bandung

Siagian, Sondang P. 2003. Manajemen Sumberdaya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara

Sianipar, JPG, 2000, Perencanaan Peningkatan Kinerja,Bahan Diklat Staf dan Pimpinan Tingkat Pertama, Jakarta : Lembaga Administrasi Negara

Sinambela, Lijan Poltak. 2010. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Syukri, Agus Fanas. 2009. Standar Pelayanan Publik Pemda. Bantul: Kreasi Wacana

Tangkilisan, Nogi Hessel. 2003. Manajemen Publik. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Teguh Yuwono, 2002, Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru, PUSKODAK-UNDIP, Semarang

Thoha, Miftah. 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia, Cetakan Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta

United Nations Development Programme. 2007. Good Governance Practice For The Protection Of Human Right. New york and ganeva.

Wasistiono, Sadu, 2004, Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance, dalam Syamsudin Haris, 2004, Desentralisasi dan Otonomi Daerah,LIPI, Jakarta

Webster International Dictionary dalam mfile.narotama.ac.id. 2004. Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pencapaian good governance, Bandung

Widjaja. 2007. Administraasi Kepegawaian. Rajawali, Bandung

Wyckof. 2002, Prinsip Pemasaran, Edisi Ketujuh, Jilid I, Erlangga, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pemarintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.983/Men.Kes/SK/XI/1992 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum

Downloads

Published

2022-04-01

Issue

Section

Articles