Pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Buton
DOI:
https://doi.org/10.55340/administratio.v11i1.741Keywords:
Intensifikasi, Ekstensifikasi, Retribusi, Izin Mendirikan BangunanAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi IMB terhadap PAD Kabupaten Buton dan untuk menganalisis pengaruh intensifikasi retribusi terhadap IMB terhadap PAD di Kabupaten Buton, serta menganalisis pengaruh ekstensifikasi retribusi terhadap IMB terhadap PAD di Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan desain penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menyebarkan kuesioner, dan mengumpulkan data sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah suatu analisa data yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang sudah diolah dalam bentuk angka-angka dan pembahasannya melalui perhitungan statistik. Tahap yang pertama setelah kuesioner diisi dan diperoleh dari responden dilakukan beberapa proses sebelum data diolah dalam statistik, proses tersebut meliputi editing, coding, pemberian skor atau nilai, tabulasi dan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi IMB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Buton. Intensifikasi retribusi IMB berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Buton hal ini menunjukan melalui hasil pengujian keberartian regresi. Ekstensifikasi retribusi IMB berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Buton.
Downloads
References
Abdullah, A. 2005. Analisis Kinerja Pelayanan IMB Berdasarkan Standar ISO 9001:2000. Thesis, UNTAG. Surabaya: Tidak Dipublikasikan
Abimanyu, Anggito. 2005. Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih. Bapekki Depkeu, Jakarta
Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu
Adrian, Sutedi. 2008, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
Andriani. 2007. Strategi peningkatan Kualitas dibidang Perbankan Berdasarkan Persepsi Kepuasan Nasabah dengan Menggunakan Metode SERVQUAL (Studi Kasus di PT.Bank X cabang Surabaya-Swandayani). Tugas Akhir, Jurusan Teknik Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
Atmosudirjo, S., Prajudi., Dr., Mr. 2000. Administrasi Manajemen Umum, Jakarta: CV Mas Haji.
Bambang, Prakoso Kesit. 2003. Pajak dan Retribusi Daerah, UII Pres, Yogyakarta.
Bawazier, Fuad. 1998. Dampak Pungutan Terhadap Dunia Usaha, Dampak Terhadap Ekonomi Biaya Tinggi, CSIS, Jakarta.
Brotodihardjo, Santoso. 1993. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT Eresco Bandung
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
Davey, Kenneth, 1999, Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
Devas, N., Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly.1998. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, (terjemahan oleh Masri Maris). UI- Press. Jakarta
Durianto, Darmadi dkk. 2001. Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Dwi, Yuli ST. 2008. Panduan Praktis Mengurus IMB, Pustaka Grahatama, Bandung
Elmi, Bachrul. 2002. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Kaitannya dengan Hutang Luar Negeri Pemerintah Daerah Otonom. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6 No. 4.
Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
Haritz. 1995. Peran Administrasi Pemerintahan Daerah; Efektivitas Keuangan Daerah dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Bina Aksara: Jakarta.
Ismail,Tjip. 2002.Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rhineka Cipta. Jakarta.
Junita Friska Capah. 2014. Tesis “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan Retribusi Izin Mendidirikan Bangunan (Studi Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara khususnya Departemen Ilmu Administrasi Negara
Kaho, Josep Riwu. 2001. Prospek Otonomi Daearah Di Negara Republik Indonesia. P.T. Raja Gapindo Persada. Jakarta.
Kirana. Jaya, Wihana 2002. “Analisis Potensi Keuangan Daerah Pendekatan Makro”, PPPEB UGM-Yogyakarta.
Kustiawan. 2010. Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Aparatur pemerintah Daerah.JurnalIlmu Administrasi. Vol.2 No.1.
Kusumaatmadja, Mochtar. 1995. Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional Di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang Dalam Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman Jakarta.
Mamesah, D. J. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: Grafindo
Mangkoesoebroto, Guritno, 2001. Ekonomi publik, Yogyakarta : BPFE
Mardiasmo, Dr, MBA, AK, 2002, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI Yogyakarta
Marihot Pahala Siahaa. 2008. Hukum Bangunan Gedung di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta
Miyasto, 1991. Pajak Penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai. Studi Mengenai Dampak terhadap Harga, Penerimaan dan Struktur. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
Munawir, S. 1997. Perpajakan, Liberty, Edisi Kelima Cetakan Kedua.Yogyakarta
Muqodim. 2006. Pengantar Perpajakan. Yogyakarta: Ekonisia
Prins, W.F. 1982. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Walters-Groningen, Jakarta
Pudyatmoko, Sri. 2009. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta: Andi.
Rahman. 2011. Skripsi Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Soreang Parepare. Makassar. Universitas Hassanuddin.
Raden Muchamad Noch. 2011. Tesis “pengaruh Penerapan Ekstensifikasi, Intensifikasi Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Pendapatan Pajak Penghasilan Orang Pribadi: (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)” Universitas Kristen Maranatha. Program Magister Akuntansi.
Ridwan, Mhd. 2002. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Jumlah Alokasi Anggaran Sektoral Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (tesis)”. Medan : Universitas Sumatera Utara
Saleh, Muhlis. 1998. Analisis Penerapan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo.
Santoso, 2007. “Retribusi Pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah, Studi Kasus Pasar Kabupaten di Sleman”, Prisma, No. 4, Tahun XXIV, 19-35
Santoso, Bagus. 1995. “Retribusi Pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah, Studi Kasus Pasar Kabupaten di Sleman”, Prisma, No. 4, Tahun XXIV, 19-35
Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta
Sidik, Machfud, DR.MSc. 2010. “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah” Jurnal Ilmiah untuk Bintek bagi Eksekutif dan Legislatif
Singarimbun, Masri & Effendi, Sofyan. 1995. Metode Penelitian Survey (Edisi Revisi). Jakarta: LP3ES
Siti, Resmi. 2004. Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat, Jakarta
Smeets. MJH, 2002. Akuntansi Perpajakan, penerbit Andi : Yogyakarta
Slamet. 2014. Tesis “Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone”. Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Program Studi Administrasi Negara.
Smith, Jay M, dan K. Fred Skousen, 2005. Akuntansi Intermediate, diterjemah oleh Alfonsus Sirait, S.E, Cetakan Kelima, Jilid 1, Edisi ke Sembilan, Penerbit Erlangga, Jakarta
Soemitro, Rochmat. 1998. Pajak dan Pembangunan. Bandung : PT. Eresco
Perpajakan, Retribusi, Teori dan Teknis Pemungutan. Bandung: Graha Ilmu
Soetrisno, Loekman. 1983. Suatu Catatan Sosial Tentang Kemerosotan Tertib Membangun dan Kesederhanaan Lingkungan di Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Teknik Universitas Gajah mada.
Spelt, N.M, J.B.J.M.Ten Berge disunting oleh Philipus M. Hadjon, 2000. Pengantar Hukum Perizinan. Jakarta. Yuridika.
Sproule, Jones and White. 1997. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”, (terjemahan oleh Masri Maris) ,UI-Press. Jakarta
Suandi, Erly.2002.Perencanaan Pajak.Jakarta:Salemba Empat
Sugiyono, MPA, 2011. Metode Penelitian Campuran, Edisi Ke-13 CV. Alvabeta, Bandung
Sunarto. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah, Amus dan Citra Pustaka, Yogyakarta.
Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika
Suwarjono. 2008. Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE
Supramo, Theresiaworo Damayanti, 2010, Perpajakan Indonesia,Yogyakarta: Andi.
Syafrudin, Ateng. 1992. Pengurusan Perizinan. Bandung: Pusat Pendidikan dan Pelatihan St Aloysi
Tarmudji, Tarsis. 2001. Memahami Pajak dan Perpajakan. Semarang Press, Semarang: IKIP
Tjokromidjojo, Bintoro. 1995. Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta
Utrecht. 1990. Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Widhi Ardiasyah, Indra.2005. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1998- 2003. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Zulkaidi, Denny. 1998. Pemahaman Perubahan Pemanfaatan Lahan Sebagai Dasar Bagi Kebijakan Penanganannya, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Volume 10 No.2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah
Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan-RI (2004) Tinjauan hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2001-2003, Jakarta
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton tahun 2014
