Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara

Pengaruh Kinerja Organisasi Terhadap Tingkat Kepuasan Pengguna Data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton

La Ode Muhammad Amsil — Sun, 01 Dec 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kinerja organisasi terhadap kepuasan pengguna data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan sumber data yaitu data primer dan data sekunder,dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, kuisioner, wawancara, dan dokumentasi.Teknik data di analisis deskriptif kualitatif dan deskripsi kuantitatif berupa analisis kuisioner dari responden berdasarkan skala Likert dan uji validitas reliabilitas serta analisis indeks kepuasan pelanggan dan analisi regresi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton sudah sangat baik berdasarkan hasil analisis terhadap variable indicator kinerja pegawai.dengan lima aspek penilaian yang tertuang dalam kuisioner yakni produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Demikian halnya dengan kepuasan pengguna data di BPS Kabupaten Buton,melalui pengukuran Indeks Kepuasan Pelanggan dengan lima variable indicator tingkat kepuasan pelanggan yakni tangible, empaty, responsiviness, reliability,dan assurance secara umu menunjukan responden puas dengan kinerja pelayanan pegawai BPS Kabupaten Buton. Hal ini menunjukan pengaruh yang kuat dan signifikan, hubungan yang positif antara kinerja dan kepuasan pengguna data di BPS Kabupaten Buton.

Implementasi Nilai Budaya Gau Satoto Pada Masyarakat Desa Ambeua Raya Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi

Astri Wulandari, Wa Ode Arsyiah, Abdul Majid — Sun, 01 Dec 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi nilai budaya gau satoto pada masyarakat di desa Ambeua Raya Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Nilai Budaya Gau Satoto Pada Masyarakat Desa Ambeua Raya Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi belum maksimal, dapat dilihat pada 1) To carry out (melaksanakan), belum sepenuhnya terlibat karena belum adanya peran tokoh dan belum adanya media informasi. 2) To accomplish (mencapai), masih banyak masyarakat yang tidak paham makna gau satoto sehingga belum menentukan indikator yang akan dicapai. 3) To fulfill (memenuhi), masyarakat belum terlihat berniat untuk memenuhi kebutuhan dan harapannya di dalam gau satoto, masyarakat tidak terpaku dengan hal tersebut dan tidak memprioritaskan tujuannya dalam gau satoto. 4) To produce (menghasilkan), masyarakat sangat berat sekali menghasilkan perubahan karena keterbatasan pemahaman dan belum adanya peran tokoh adat sehingga hanya menganggap gau satoto sebagai simbol biasa dan penerapannya belum maksimal. 5) To complete (menyelesaikan), masyarakat belum memberikan hasil perubahan dan tujuan sesuai yang di inginkan, masyarakat tidak bisa menentukan tujuan yang akan dicapai agar bisa membawa implementasi nilai budaya gau satoto ke tahap penyelesaian.

Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Buton

Ismail Ismail — Sun, 01 Dec 2024 00:00:00 +0800

Tujuan penelitian adalah untuk mendiskripsikan Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Buton berdasarkan dimensi: Organisasi, intrepretasi dan pelaksanaan. Metode yang digunakan adalah deksriptif kualitatif. Peneliti bereran sebagai instrument utama dalam mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumnetasi. Teknis analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan ferivikasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa impelementasi kebijakan bantuan sosial tunai dilakukan dengan 3 aspek yaitu (1) organisasi pelaksana implementasi kebijakan penyaluran bantuan sosial tunai melibatkan kantor pos sebagai penyalur, pemerintah daerah mengawasi proses penyaluran dan dana bersumber dari pemerintah pusat. Adapun sumber daya manusia melibatkan Dinas Sosial, TNI Polri, kejaksaan dan Kantor Pos. (2) Intrepretasi kebijakan menunjukan adanya pemahaman yang sama antar pelaksana dan penerima terhadap perannya masing-masing. (3) penerapan bantuan sosial tunai dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder dengan pemberian jadwal penerima bantuan, namun mendadak dan penerima bantuan masih menggunakan data sebelumnya.

Implementasi Kebijakan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau

Lilis Suriani, Wa Ode Arsyiah — Sun, 01 Dec 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif yang mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara kepada informan. Data ditabulasi sesuai kebutuhan dan selanjutnya data dianalisis secara kualitatif deskriptif meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sehingga dapat menghasilkan suatu pemahaman, dinyatakan serta buktikan dengan teknik analisis data dan keabsahan data temuan. Hasil penelitian ini menunjukan implementasi kebijakan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Kota Baubau (1) Pengorganisasian (organization) Bapenda memiliki 3 bidang yaitu Bidang Pendataan dan Pelayanan, Bidang Penetapan dan Pengolahan data dan Bidang Penagihan. Terkait SDM, Kota Baubau telah mengutus Staf ASN untuk mengikuti Pendidikan profesi Keahlian di bidang BPHTB. Dalam pengelolaan BPHTB, Bapenda telah memiliki sistem aplikasi yang merupakan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak yaitu E-BPHTB, dukungan dari pemerintah, sokongan regulasi dan payung hukum sebagai landasan untuk penetapan BPHTB. Bapenda aktif melakukan sosialisasi penyesuaian BPHTB karena tentu dengan hal ini masyarakat akan lebih memahami dan mengerti tentang pentingnya penerimaan dari sektor BPHTB; (2) Interpretasi (intrepretation) dalam komunikasi selain sosialisasi, Bapenda juga melakukan langkah seperti rapat dengan para Camat dan Lurah se Kota Baubau untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar kewajiban Pajak BPHTB; dan Aplikasi (application), dalam prosedur kerja dan SOP sangat jelas karena sebelum melakukan implementasi kebijakan penyesuaian BPHTB Bapenda telah memiliki data yang valid.

Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton

Mutiara Prastika Achmad, Wa Ode Arsyiah, Jasir B. Jasir B. — Sun, 01 Dec 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Bina Manusia yaitu kesadaran masyarakat petani kopi dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia di Desa Kaongkeongkea belum optimal karena beberapa petani kopi masih tergolong acuh dengan tanaman kopinya, dengan melakukan pembinaan atau pelatihan tanaman kopi menggunakan metode sambung pucuk kemudian lahan perkebunan kopi perlu diperhatikan agar tidak terjadi tumpang sari. 2) Bina Lingkungan yaitu Kesadaran dalam melestarikan lingkungan dan mempertahankan ciri khas tanaman kopi masyarakat di Desa Kaongkeongkea cukup baik dengan mengadakan kerja bakti setiap minggu, kemudian dengan tetap mempertahankan perlakuan pasca panen masih terus di lakukan. 3) Bina Usaha dalam meningkatkan taraf hidup belum maksimal perlu dilakukan pembinaan atau pelatihan terkait pemberdayaan tanaman kopi dan kegiatan produksi tanaman kopi di Desa Kaongkeongkea masih kurang maksimal. Bina Lembaga untuk BUMDES di desa Kaongkeongkea dalam produksi dan pemasaran kopi belum optimal perlu memperhatikan pengembangan produksi dan pemasaran tanaman kopi di Desa Kaongkeongkea agar dapat berjalan dengan baik.

Upaya Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Baubau

Sun, 01 Dec 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan mendeskrisikan Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Baubau. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yaitu menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Baubau yaitu 1) melakukan perencanaan, pariwisata harus melihat potensi yang ada dalam pariwisata. Dalam melakukan perencanaan harus melibatkan semua unsur dari unsur pemerintah, swasta atau LSM maupun unsur masyarakat. Dinas pariwisata berencana membangun SDM Pariwisata dengan melakukan pelatihan-pelatihan dilingkup kampus bagi mahasiswa agar mengenal potensi-potensi pariwisata Kota Baubau 2) Penetapan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui dinas pariwisata telah merancang “Dokumen Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Baubau. 3) Sosialisasi terhadap pengembangan pariwisata kota Baubau sekaligus mengedukasi dengan mengadakan pelatihan Pariwisataan. 4) Pemasaran Objek Wisata cara yang dianggap mampu menarik perhatian wisatawan dengan melakukan promosikan melalui media sosial karena dijaman sekarang ini masyarakat atau wisatawan tidak terlepas dari media sosial.

Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (EBPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau

Nurnaningsih Nurnaningsih — Sun, 01 Dec 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Elektronifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (EBPHTB) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Baubau. Kebijakan EBPHTB diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah dari sektor hak atas tanah dan bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan EBPHTB di Kota Baubau mengalami sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme elektronifikasi, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bapenda. Meskipun demikian, upaya untuk mengintegrasikan sistem elektronik dalam pengelolaan EBPHTB telah menunjukkan hasil positif, seperti peningkatan akurasi data dan kemudahan akses bagi masyarakat. Penelitian ini mengusulkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif serta pengembangan infrastruktur yang mendukung agar kebijakan EBPHTB dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah.