KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
Keywords:
Kontribusi, PAD, Belanja DaerahAbstract
Tujuan penelitian untuk menganalisis kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten Buton Selatan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui kontribusi pendapatan asli Daerah terhadap belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018 yang ditunjukkan untuk periode tahun 2016 sebesar 7.596.531.459 atau 116,87%, terdapat peningkatan pada tahun 2017 sebesar 8.495.030.034 atau 130,69% yang merupakan persentase tertinggi, sedangkan pada tahun 2018 terjadi penurunan pendapatan asli daerah sebesar 5.463320.999 atau 84,06, Anggaran dan realisasi belanja daerah yaitu pada tahun 2016 sebesar 401.067.332.892 atau 56,51%, terjadi peningkatan pada tahun 2017 sebesar 453.299.448.407 atau 62,59%, sedangkan pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 543.958.969.134 atau 66,38%, sedangkan Kontribusi PAD terhadap total Belanja Daerahdi Kabupaten Buton Selatanterbilang fluktiatif misalnya pada tahun 2016 belanja daerah yang lebih besar sebesar Rp. 401.067.332.892daripada PAD sebesar Rp. 7.596.531.459, dimana belanja daerah cukup besar dibandingkan PAD sehingga tidak adanya sisa anggaran, tahun 2017 belanja daerah sebesar Rp. 453.299.448.407 juga terlihat lebih besar dibandingkan dengan PAD sebesar Rp. 8.495.030.034 dan tahun 2018 terjadi peningkatan belanja daerah sebesar Rp.543.958.969.134 dan peningkatan PAD sebesar Rp.5.463.320.999.
Downloads
References
Agus Prawoto. 2011.Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. BPFE. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL-UGM, 1991, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Jakarta.
Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI (2001:1) tentang Sistem Akuntansi Keuangan
Baihaqi. 2011. Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu
Dany H. 2006.Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Gita Media Press.
Departemen Keuangan, 2002. Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 486/KMK.03/2002, Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
Devas. 2008. Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
Guritnno, 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi. Jakarta. Cet.Ke II.h.76
Halim, Abdul. 2002. Akuntasi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. EdisiPertama. Jakarta: Salemba Empat.
Josef Riwo Kaho. 2003. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Mamesah. 2005. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: Grafindo
Masayu Rahma Wati DAN Catur Martian Fajar. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana PerimbanganTerhadap Belanja Daerah Kota Bandung.Fakultas Ekonomi Universitas BSI.
Muhajir.2008. Pendidikan Jasmani & Kesehatan. Jakarta: Galian Indonesia Printing.
Nurman Muhammad Andry. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal TerhadapDisparitas Pendapatan Regional di Indonesia Tahun 2001- 2008.Jakarta: BPKP.
Padji, & Aliminsyah. 2003. Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan. Bandung : Yrama Widya.
Roviyantie, Devi. 2011. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.Jurnala kuntansi Universitas Siliwangi.
Rustian, Kamaluddin. 2000. Pembangunan Ekonomi Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sugiyono, MPA, 2010. Metode Penelitian Campuran, Edisi Ke-13 CV. Alavabeta, Bandung
Tjip Ismail. 2002.Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rhineka Cipta. Jakarta
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
