PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014
DOI:
https://doi.org/10.55340/jkw.v3i2.771Keywords:
Legal aid institutions, supreme courtAbstract
Indonesia is a state of law. This is in line with the provisions of Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia which reads that the State of Indonesia is a state of law. Then in article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it reads "all citizens have the same position in law and government and are obliged to uphold the law and government without exception". Likewise, it is also explained in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution which reads that every citizen has the right to recognition, guarantee, protection and fair legal certainty and equal treatment before the law. Therefore, the constitution guarantees that every citizen who stumbles upon a legal case has the right to obtain guarantees and legal assistance from the state. The problems in this study are (1) What is the role of LBH in providing legal aid to underprivileged communities? (2) What is the role of legal aid institutions (LBH) in providing legal assistance to underprivileged communities in accordance with the decision of the Supreme Court (MA) number 1 of 2014?. The objectives of this research are: (1) Knowing how the role of legal aid institutions (LBH) in providing legal aid to underprivileged communities is? (2) Knowing what is the role of legal aid institutions (LBH) in providing legal assistance to underprivileged communities with the decision of the Supreme Court (MA) Number 1 of 2014?. The research location is at POSBAKUMADIN Baubau City.
Based on the formulation of the problem, objectives, benefits and research methods used, the authors conclude that the role of LBH in this case POSBAKUMADIN Baubau City has not been effectively implemented for the people of Baubau City, this is due to the lack of public knowledge about free legal aid and the absence of assistance from the public. Baubau city government in this case the special APBD budgeting for free legal aid for the poor.
Downloads
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Abdul Manan, 2008, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana, Jakarta.
Adnan Buyung Nasution, 1988, Bantun Hukum Di Indonesia ,LP3ES, Jakarta.
Frans Hendra Winarta, 1995, Advokat Indinesia, Citra, Idealisme, dan Keperhatina, Sinar Harapan. Jakarta.
Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, 2006, Teori Hans Kalsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
Mukti Arto, 1996, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,
Pustaka Pelajar, Jakarta.
Mulyana W. Kusuma, 1990, Arti Penting Bantuan Hukum Struktural, Dalam Abdul Hakim Dan Mulyana W. Kusuma
Raihan A. Rasyid, 1998, Hukum Acara Peradilan Agama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sarwono, 1998, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, Sinar Grafik, Jakarta.
Posbantuan Hukum Advokat Indonesia, 2015, Regulasi Bantuan Hukum Seri Ke-2, Jakarta.
B. Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
Putusan Mahkama Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesa Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verivikasi Dan Agreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
Keputusan Menteri Nomor M.HH-03.03 Tahun 2013 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi Maupun Non Litigasi, Serta Petunjuk Pelaksanaan Tentang Penyaluran Dana Dan Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Hukum Yang Di Keluarkan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional
C. Internet
http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html (diakses
sabtu, 20 februari 22021, pukul 14.45)
