AKSES KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA
Studi di Desa Wawotimu Tomia Timur Kabupaten Wakatobi
DOI:
https://doi.org/10.55340/jkw.v3i1.558Kata Kunci:
Public Information, Village Funds, Openness, Village GovernmentAbstrak
In accordance with the problems studied, the research conducted is a qualitative research which aims to determine the access to public information disclosure on the use of Wawotimu Village funds and the inhibiting factors for accessing public information openness to the use of Wawotimu Village funds.
This study took 5 (five) respondents consisting of the Village Government and the Wawotimu Village community. Methods of data collection using in-depth interview techniques, documentation, and literature study.
The results of this study indicate that access to public information disclosure on the use of Wawotimu Village funds has not been maximally managed properly by the Village Government, in terms of providing information on the use of Village funds, the Village Government only presents information in the form of APBDesa information which is displayed using a baleho on the Village information board. Meanwhile, the statement of the accountability report which is the most important thing for the public to know is not carried out as stated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village financial management.
Unduhan
Referensi
Hanifah,Suci Indah. 2015. “Akuntabilitas dan transparansi pertanggung- jawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes)”dalam e- jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume IV.
Lalolo,Krina. 2013.Indikator alat ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Mahmudi. 2010.Manajemen Keuangan. Jakarta: Erlangga.
Mandica, Nur. 2009. Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik. IRDI dan USAID, Cetakan Pertama.
Nyoman, Shuida. 2016. Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
Rizal suhernan, 2004. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta. Kinerja Instansi Pemerintah.
Sakapurna,Eko dkk. 2014. Dalam Laporan Penelitian UI, Telaah Implementasi UU KIP Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Good Governance. Studi Kota Surakarta & Kab.Lombok Barat.
Suhendar, Ade. 2008. Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance. Jurnal Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
Tahir, 2014. Akuntani Pemerintahan Daerah. Bandung:Alfabeta.
Wilda, Siti Ainul dkk. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa- DesaKecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. e-jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi.
Undang-undang II Asas Negara Kesatuan Republik Indoensia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Keterbukaan Publik Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa
Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
