PERAN DAN FUNGSI PERANGKAT / PEJABAT KESULTANAN BUTON PADA ABAD KE-20

Authors

  • Munawir Mansyur

Keywords:

Peran Pejabat Kesultanan Buton Abad ke-20

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah : 1) latar belakang adanya pejabat kesultanan buton pada abad ke-20; 2) bagaimana peran dan fungsi pejabat kesultanan buton pada abad ke-20; Tujuan penelitian ini adalah: 1)untuk menjelaskan latar belakang adanya pejabat kesultanan buton pada abad k-20; 2) untuk mengetahui peran dan fungsi pejabat kesultanan buton pada abad ke-20; Peneltian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan analisis deskiptif kualitatif.

Dari Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Latar belakang adanya pejabat kesultanan buton pada abad ke-20 yaitu Deskripsi tentang wilayah kekuasaan Buton dalam konstruksi kolonial secara jelas baru dapat diketahui dalam abad ke-19 yakni mencakupi pulau Muna, yang dimana Muna adalah Pangsane atau Pancano yang diberikan oleh orang Ternate dan orang Buton menyebutnya sebagai daerah Pancana. Perangkat atau pejabat kesultanan buton yang dimaksudkan yaitu Pembagian kelompok di majelis yang diatur dalam UU yang disebut Tutura ini adalah sebagai berikut: Eksekutif = Sara Pangka; Legislatif = Sara Gau; Yudikatif = Sara Bitara. Ada 114 anggota majelis Sara buton yang terdiri dari 3 fraksi; Fraksi rakyat = Beranggotakan 30 menteri/bonto ditambah 2 menteri besar yang juga mewakili pemukiman-pemukiman di wilayah Buton; Fraksi pemerintahan = Pangka, Bobato, lakina Kadie yang mewakili pemerintahan.;Fraksi Agama = Diwakili oleh pejabat lingkungan sarakidina/sarana hukumu yang berkonsentrasi di masjid agung kesultanan Buton. Wilayah Kesultanan meliputi pulau Buton secara keseluruhan, pulau Muna bagian selatan, kepulauan Tukang Besi, pula Wawonii dan Jazirah Tenggara daratan pulau Sulawesi. Undang-undang "Murtabat Tujuh Kesultanan Buton" ditetapkan sejak tahun 1610 di masa pemerintahan Sultan Dayanu Iksanuddin (1579- 1631). Undang-undang tersebut mengenal tiga tingkatan pemerintahan.2) Dalam sejarah kesultanan Buton dari zaman Sultan dayanu ikhsanuddin (La Elangi) sampai dengan zaman pemerintahan Sultan Falihi bahwa dijelaskan perangkat atau pejabat kesultanan buton sampai dengan pada abad ke-20 yaitu mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut :1) Sultan; 2) Pasopitumatana; 3) Siolimbona; 4) Sarana Hukumu dan beberapa pejabat penting yang ada di dalam sistem pemerintahan kesultanan Buton. Dari kesemua perangkat atau pejabat kesultanan buton dari zaman La Elangi sampai dengan Sultan Falihi tentunya masih mempunyai peran dan fungsi yang sama sampai sekarang ini.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anceaux, J.C. 1987. Wolio Dictionary (Wolio-English-Indonesia). Kamus Bahasa Wolio (Wolio-Inggris-Indonesia). Dorddech: Forris

Berg, E.J. Van den. 1939. Adatgetbruikenin verband met the sultanistallatie in Boeton. TBG 79: 469-528

Kartodirjo, Sartono. 1986. Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Erlangga. Jakarta.

Kartodirdjo. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Schoorl. J.W. 2003. Sejarah dan Budaya Masyarakat Buton. Djambatan, KITLV. Huizen (Nederland)

Yunus, Abd. Rahim. 1996. Posisi Tasawuf Dalam Sistem Pemerintahan Kesultanan Buton abad XIX. Jakarta. INIS

Zahari, A.M . 1977 Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni. Jakarta. Balai Pustaka.

Zuhdi, Susanto. 1996. Kerajaan Tradisional di Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional

Zuhdi. Sussanto. 1999. “Labu Rope Labu Wana: Sejarah Buton Abad 17 dan 18”. Disertasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Jakarta

Downloads

Published

2023-09-30